Annika's Blog

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

19.27

Kelompok 8

Anggota :

Winda Riskianita
Annika Niendhia
Abel Pratama
Moch Chana El Achyar

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berbicara tentang rencana tidak lepas dari suatu kajian potensi yang dimiliki suatu wilayah. Sehingga berdasarkan potensi tersebut, kita dapat melihat lebih jauh seperti apa rencana yang akan kita laksanakan. Berbicara tentang potensi yang dimiliki wilayah, itu artinya kita dituntut untuk mengetahui seperti apa modal yang dimiliki untuk mengelola wilayah tersebut. Yakni yang dimaksud adalah relasi antara Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, kita harus mampu meningkatkan kualitas dan mutu SDM dari wilayah tersebut. Apa lah artinya wilayah yang kaya akan sumber daya alam, sementara SDM-nya tidak memiliki kekuatan ataupun strategi untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang kaya itu. Untuk itu seorang perencana harus memiliki setidaknya suatu pandangan yang lebih jauh atapun tidak pragmatis. Sehingga kebijakan yang dibuat tidak semata untuk kepentingan sesaat tetapi untuk kesejahteraan masa depan yang lebih jauh.

Memang hal mewujudkan kesejahteraan suatu wilayah bukan perkara mudah atau bukan halnya seperti magic. Dimana sutau proses kebijakan tersebut akan dihadapkan berbagai macam hambatan dan rintangan. Dan ini lah tugas seorang perencana untuk melihat relasi antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Sehingga akan tercapai suatu tujuan apabila keduanya saling mendukung.

Secara sederhana, penataan ruang dapat dipahami sebagai upaya melakukan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya yang ditandai oleh membaiknya faktor-faktor produksi. Sehingga dari hal tersebut akan terciptalah kesempatan kerja, investasi, dan teknologi yang dipergunakan dalam proses produksi. Secara mudah, perekonomian wilayah yang meningkat dapat diindikasikan dengan meningkatnya proses antara konsumsi dengan produksi antar wilayah.

Seperti halnya diatas, bahwa penataan ruang itu tidak cukup hanya sebatas perencanaan tata ruang saja. Tetapi juga sangat dibutuhkan pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang. Yang artinya tidak hanya kepuasan sesaat saja tetapi memiliki hasil yang berkesinambungan dimasa depan. Dengan kata lain bahwa rencana tata ruang tersebut dilakukan agar relasi manusia dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan yang lebih jauh. Pengendalian yang berarti pengawasan atas terlaksananya proses pembangunan wilayah sehingga pelaksanaan pembangunan tetap dalam koridor penetapan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayh (RTRW).

Dengan pendekatan wilayah dalam arti sempit, bahwa seorang perencana harus memperhatikan ruang dengan segala kondisinya. Dimana seorang perencana harus memperhatikan bagaimana seharusnya rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Sehingga penggunaan ruang tesebut menghasilkan efisiensi terhadap kemakmuran masyarakatnya.

Dari pembahasan yang lebih dalam, dimana seorang perencana tata ruang wilayah menurut kami harus melihat faktor besar yang menentukan berjalannya proses perencanaan tersebut. Misalnya jika seorang perencana akan memformat sebuah wilayah menjadi kawasan industri maka seorang perencana harus memandang lebih jauh demi pengembangan ekonomi wilayah itu. Yakni yang dimaksud adalah :

1. SDM (Sumber Daya Manusia)

2. SDA (Sumber Daya Alam)

3. Infrastruktur

Pengertian Umum :

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang; diantaranya meliputi pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan; prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya. Sementara pola pemanfaatan ruangadalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam; diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan.

Untuk itu seorang perencana dituntut dapat menimbang langkah-langkah perencanaan yang sesuai dengan aspek dan karakteristik wilayah. Yakni :

1. Mengidentifikasi permasalahan

Seorang perencana wilayah dapat memilih dan memprioritaskan alternatif mana yang lebih dibutuhkan untuk pengembangan yang akan dilaksanakan.

2. Penetapan tujuan

Setelah itu seorang perncana dapat menetapkan tujuan yang akan dilaksanakan. Baik secara umum maupun secara khusus.

3. Mengidentifikasi langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan

Dengan kata lain, bahwa seorang perencana dapat memilih dan memilah langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga dapat menghasilkan kejelasan atas langkah-langkah yang dibuat secara akumulatif.

4. Memilih alternatif yang baik

Setelah dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang dibuat. Selanjutnya seorang perencana dapat memilih alternatif yang lebih baik dari beberapa aternatif yang dibuat.

5. Peraturan

Peraturan merupakan alat yang mengikat atas perencanaan yang dibuat dan untuk dilakasanakan. Sehingga dengan adanya peraturan yang mengikat maka proses berjalannya perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan mutu yang diharapkan.

6. Menyusun kebijakan

Setelah tersusun dari lima langkah diatas. Saatnya lah seorang perencana bertindak dan membuat kebijakan untuk melaksanakan langkah-langkah perencanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Akhirnya dapat kami simpulkan, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (1997) tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Tujuan nasional pemanfaatan tata ruang adalah:

a. Mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. Meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor melalui pemanfaatan ruang kawasan secara serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan;

c. Meningkatkan kemampuan memelihara pertahanan keamanan negara yang dinamis dan memperkuat integrasi nasional

d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi dan tatanannya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Pedoman Penyusunan RTRW Kota

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kota oleh pemerintah daerah kota dan para pemangku kepentingan lainnya. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah kota yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini memuat ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah kota serta proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.

Kedudukan RTRW Kota

Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota.

Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencan pola ruang operasional.

Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan subtansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.

Kawasan strategis adalah Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Rencana tata ruang kawasan strategis adalah upaya penjabaran rencana umum tata ruang ke dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih spesifik sesuai dengan aspek utama yang menjadi latar belakang pembentukan kawasan strategis tersebut. Tingkat kedalaman rencana tata ruang kawasan strategis sepenuhnya mengikuti luasan fisik serta kedudukannya di dalam sistem administrasi. Rencana tata ruang kawasan strategis tidak mengulang hal-hal yang sudah diatur atau menjadi kewenangan dari rencana tata ruang yang berada pada jenjang diatasnya maupun dibawahnya.

Rencana detail tata ruang merupakan penjabaran dari RTRW pada suatu kawasan terbatas, ke dalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional. Rencana detail tata ruang berfungsi sebagai instrumen perwujudan ruang khususnya sebagai acuan dalam permberian advise planning dalam pengaturan bangunan setempat dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Search :

http://gunawan-daulay.blogspot.co.id/2012/02/rencana-tata-ruang-wilayah-rtrw.html.8.54

Di akses : 15 Desember 2016, 20.54

http://www.penataanruang.com/rtrw-kota.html.9.16

Di akses : 15 Desember 2016, 21.16

Pendidikan dan Kewarganegaraan

Implementasi Pembukaan Dan Pancasila Dalam UUD 1945

16.23

KEDUDUKAN DAN SIFAT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir diatur dengan Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam Pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden,
Peraturan Daerah. Peraturan Daerah meliputi :
Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
Undang-Undang Dasar bukanlah satu-satunya atau keseluruhan hokum dasar, melainkan hanya merupakan sebagian dari hukum dasar, masih ada hukum dasar yang lain, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum
dasar yang tidak tertulis tersebut merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara -meskipun tidak tertulis – yaitu yang biasa dikenal dengan nama ‘Konvensi’. Konvensi merupakan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaaan, dimana Konvensi tidak terdapat dalam UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Undang-undang dasar hanya memuat 37 Pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan dengan undang-undang dasar Pilipina.

Maka telah cukup jika Undang-undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Hukum dasar yang tertulis hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepeda undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut.

Perlu senantiasa diingat dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, jaman berubah, oleh karena itu dinamika kehidupan masyarakat dan negara tidak bisa dihentikan. Berhubungan dengan hal ini, tidak bijak jika tergesa-gesa memberi kristalisasi, meberi bentuk (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang mudah berubah.

Sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu maakin supel (elastis) sifat aturan tersebut akan semakin baik. Jadi kita harus menjaga supaya system Undang-Undang Dasar tidak ketinggalan jaman. Jangan sampai kita membuat Undang-undang yang mudah tidak sesuai dengan keadaan (verouderd).

Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

Oleh karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara.
Sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman,serta memuat hak-hak asasi manusia.
Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.
Undang-Undang Dasar 1945,dalam tertib hukum Indonesia,merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Disamping itu, juga sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia.
PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

ISI PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Alinea I memuat dasar/motivasi pernyataan kemerdekaan Indonesia. Di dalamnya (secara obyektif) dinyatakan bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia ini tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikedilan. Untuk itu (secara subyektif) bangsa Indonesia memiliki aspirasi untuk membebaskan diri dari penjajahan itu guna membangun masa depan bersama yang lebih baik.

Alinea II memuat cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia itu berarti perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampai pada saat yang berbahagia.
Pernyataan kemerdekaan itu sendiri barulah awal dari proses pembangunan bangsa ini menuju kepada negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alinea III memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di situ ditegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu selain upaya manusia, juga tidak terlepas dari berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa. Dengan demikian tampak jelas ada keseimbangan antara motivasi material dan spiritual dari pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu. Keseimbangan ini pula yang selalu eksis dalam pernjuangan mengisi kemerdekaan berupa pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila.

Alinea IV memuat tujuan nasional, penyusunan negara hukum, benttuk negara Republik Indonesia, negara berkedaulatan rakyat, dan lima dasar negara (yang kemudian dikenaldengan Pancasila). Fungsi dan tujuan negara Indonesia secara gamblang ditegaskan dalam alinea ini, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan dunia yang berdasarkan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketrtiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuan yang mulia tersebut, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar (UUD1945). Di situ juga ditegaskan bahwa bentuk negara yang dipilih adalah republik, yang berkedaulatan rakyat berdasar Pancasila.

POKOK PIKIRAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Semua alinea Pembukaan UUD 1945 di atas, apabila ditelaah secara mendalam, ternyata diilhami oleh empat pokok pikiran.

Pokok Pikiran I menyatakan, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sekaligus berarti, dalam Pembukaan UUD 1945 diterima aliran pengertian (paham) negara persatuan, negara yang melindungi danmeliputi segenap bangsa seluruhnya, mengatasi segala paham golongan dan perseorangan. Aliran inilah yang kemudian dikenal sebagai paham negara persatuan (integralistik atau kekeluargaan). Tampak di sini, bahwa pokokpikiran ini identik dengan Sila ke-3 dari Pancasila.

Pokok Pikiran II menyatakan, bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini identik dengan Sila ke-5 dari Pancasila.

Pokok Pikiran III menyatakan, bahwa negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan danpermusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan dan berdasar atas permusyawaratan perwakilam. Di sini secara jelas tampak bahwa pokok pikiran ini identik dengan Sila ke-4 dari Pancasila.

Pokok Pikiran IV menyatakan, bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini identik dengan Sila ke-1 dan ke-2 dari Pancasila.

Kesimpulan penjelasan diatas menegaskan bahwa Pokok-pokok pikiran dari Pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah Pancasila itu sendiri dan dijabarkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945.

SUBSTANSI UUD 1945

Kita tahu bahwa konstitusi di negara Republik Indonesia adalah UUD 1945, yang bersifat kaku. Hal ini dapat kita pahami dari kenyataan bahwa UUD 1945 hanya dapat diubah oleh MPR, bukan oleh DPR maupun presiden sebagai badan pembuat undang – undang. Substansi konstitusi negara Republik Indonesia atau UUD 1945 setelah mengalami perubahan sebagai berikut :

Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 ini ada pada bagian awal konstitusi negara Republik Indonesia (UUD 1945 ). Pembukaan UUD 1945 memuat tentang beberapa hal berikut.

Pengakuan kemerdekaan atas bangsa Indonesia adalah hak segala bangsa.
Bangsa indonesia telah berupaya mewujudkan kemerdekaan Indonesia
Bangsa indonesia mengungkapkan keyakinannya bahwa kemerdekaan yang diperoleh selain didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia juga berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa.
Tujuan negara Republik Indonesia, baik yang bersifat khusus maupun umum.
Pernyataan bentuk kedaulatan rakyat.
Dasar negara Republik Indonesia (Pancasila).
Pasal – Pasal UUD 1945

Pasal – pasal UUD 1945 merupakan isi konstitusi (UUD 1945). Pasal – pasal UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal dan 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Adapun hal – hal yang diatur dalam setiap pasalnya sebagai berikut

Bab I : Bentuk Dan Kedaulatan
Bab II : Majelis Permusyawaratan Rakyat
Bab III : Kekuasaan Pemerintahan Negara
Bab IV : Dewan Pertimbangan Agung (Dihapus)
Bab V : Kementrian Negara
Bab VI : Pemerintahan Daerah
Bab VII : Dewan Perwakilan Rakyat
Bab VIIA : Dewan Perwakilan Daerah
Bab VIIB : Pemilu
Bab VIII : Hal Keuangan
Bab IX : Kekuasaan Kehakiman
Bab IXA : Wilayah Negara
Bab X : Warga Negara Dan Penduduk
Bab XA : HAM
Bab XI : Agama
Bab XII : Pertahanan Dan Keamanan Negara
Bab XIII : Pendidikandan Kebudayaan
Bab XIV : Perekonomian Sosial Dan Kesejahteraan Sosial
Bab XV : Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
Bab XVI : Perubahan Undang – Undang Dasar

Sumber : https://blogartayana.wordpress.com/2016/01/19/implementasi-pembukaan-dan-pancasila-dalam-undang-undang-dasar-1945/

Pendidikan dan Kewarganegaraan

Nationalism Of Indonesian

23.07

Group 8

Member :

Winda Riskianita
Annika Niendhia
M. Chana El Achyar
Abel Pratama

Understanding Nationalism Indonesia

Indonesian nationalism is a nationalist movement that arose in Indonesia to become an independent and sovereign nation. Since the 19th century and the 20th century appeared the seeds of nationalism in nations of Asia Africa , especially Indonesia .

Factors Indonesian Nationalism

Factors that influence the emergence of nationalism:

Factors of the (internal)

Memories of past glories

The nations of Asia and Africa have experienced the heyday before the entry and growth of western imperialism and colonialism. Nation India, Indonesia, Egypt, and Persia had experienced its heyday as an independent and sovereign nation. Glories of the past encourage the spirit to escape from colonialism. For Indonesia memories of past glories appear with their memories of the glory in the kingdom of Majapahit and Sriwijaya. Where in the Majapahit period, they were able to master the entire archipelago area, while the period of Sriwijaya was able to power the ocean because of the strong maritime.

Merging of the countries of Asia and Africa since time immemorial

Factors that encourage a sense of nationalism Asia was not the result of colonization conducted by European nations to the nations of Asia, Africa, but rather a sense of unity that has been held since time immemorial, especially among racial or trade cooperation which has complementarity between parts manufacturers objects different (resulting in an exchange without greed as that of western nations). They respect and maintain. But the arrival of western nations that colonized resulted in them living in poverty and suffering that they want against western imperialism.

The emergence of class scholars

The development of education led to the emergence of class intellectuals both the result of education and education western Indonesia alone. They are the driving force and leader of the emergence of the Indonesian national movement organizations which further the struggle against colonialism.

Understand the growing nationalist in the political, social, economic, and cultural

In politics, looks at efforts to voice the aspirations of the nationalist movement of indigenous people who have lived in oppression and human rights abuses. They wanted to destroy the power of foreign / colonial Indonesia.

In the economic field, it appears with the elimination of economic exploitation of foreign businesses. The goal is to establish a society free from misery and squalor to improve the lives of the Indonesian people.

In the field of culture, looking at efforts to protect, repair and restore the culture of Indonesia's endangered due to the influx of foreign culture in Indonesia. The nationalists tried to pay attention and to keep and grow the culture of indigenous peoples in Indonesia.

External factors (external)

Japan's victory over Russia (1905)

In 1904-1905 Japan against Russia and Japan defeated Russia's army. This is because, modernization undertaken Japan that has brought rapid progress in various fields even in the military sphere. Originally owned by the Japanese forces that were able to resist Korea but then he went to Manchuria and parts of Russia. The success of Japan against Russia that encourages the birth of the spirit of the nations of Asia and Africa began to rise against foreign nationals in the country.

Nationalism Developments in Various Countries

National Movement of India

India to face England formed a national organization with the name "All India National Congress". Characters, Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, BG Tilak, etc. Mahatma Gandhi had a basic struggle:

Ahimsa (forbidden to kill), namely anti-war movement.

Ocher, is a movement in the original form without doing anything although they are in the office or factory.

Satyagraha, a movement of the people of India not to cooperate with the British colonial government.

Swadesi, the people of India to wear movement of goods made in their own country.

Besides the education Santiniketan by Tagore.

Philippine National Movement

Driven by Jose Rizal with the aim to expel the Spanish colonizers in the Philippines. Authored novel form of Noli Me Tangere (Do not Touch I). Jose was arrested on 30 September 1896 was sentenced to death. Emilio finally resumed Aquinaldo successful proclaimed the independence of the Philippines dated June 12, 1898 but the United States managed to master the Philippines of the new independence from the United States on July 4, 1946.

Nationalist People's Movement

This movement was led by Dr. Sun Yat Sen, who conducted reforms in all sectors of life of the Chinese nation. He opposes dynasty Mandsyu. Basic movements San Min Chu I:1. The Republic of China is a country of China's national 2. The Chinese government is prepared on the basis of democracy (people's sovereignty is in tanggan) 3. The Chinese government prioritizes social welfare for its people.

What was done by Dr. Sun Yat Sen very big influence on the movement of the people of Indonesia. Moreover, after the formation of the Nationalist Republic of China (1911).

Movement of Young Turks (1908)

Led by Mustafa Kemal Pasha demanded the renewal and modernization in all sectors of community life. He wanted to be able to subvert Khilafa. Mustafa Kemal is an agent of Western countries to destroy the country's glorious Islamic bersistemkan. Mustafa Kemal was a British agent (Foreign invaders) pitting between the Turkish people and its leader, that caused distrust of the leader of the Turkish people. Though the system is Islam (Khilafah) that has brought the Turkish people into a prosperous society, not a country with a democratic system.

The movement of the Egyptian Nationalism

Led by Arabi Pasha (1881-1882) with the purpose of opposing the power of the Europeans, especially the British over the land of Egypt. Their modern view of Egypt put forward by Muhammad Abduh affect the establishment of religious organizations in Indonesia like Muhammaddiyah.

The bottom line with the national movement of various countries is encouraging other countries including Indonesia to do the same thing which is against the occupation and colonialism in his country.

Understand the emergence of new misunderstanding

The emergence of new notions abroad such as nationalism, liberalism, socialism, democracy and pan-Islamism is also the basis for the development of similar ideologies in Indonesia. The development of ideologies was seen in the use of ideologies (understand) the organization of the national movements in Indonesia.

Growth and Development of Nationalism in Indonesia

Growing nationalism in Indonesia

Nationalism is growing in Indonesia began after the rise of Islamic States. Budi Utomo already formed first is the organization of the "elite" that does not contribute in the growth of nationalism throughout the community. Islamic States made various efforts to foster nationalism throughout the area at the time the Dutch East Indies.

Because of the contributing factors described above, in Indonesia began to emerge spirit of nationalism. The spirit of nationalism was used as an ideological / understand the existing organization of the national movements. National Ideology in Indonesia introduced by the Indonesian National Party (PNI), chaired by Ir. Sukarno. PNI aims to fight for Indonesian life that is free from colonialism. While his goal is to achieve an independent and sovereign Indonesia, as well as the colonial government expel Dutch in Indonesia.

Nationalism as an ideology made with it will indicate that a nation have a common culture, language, region and purpose and ideals. So it will feel a deep loyalty to the national group.

The development of nationalism in Indonesia

In an effort to foster a sense of nationalism in Indonesia begins with the formation of a national identity that is with the use of the term "Indonesia" to refer to our country. Where next term Indonesia is seen as a national identity, the symbol of the struggle of Indonesia in opposing the occupation. Words that can unite the nation in the struggle and the movement against the occupation, so that all forms of struggle carried out in the interests of Indonesia and not on behalf of the area again. Indonesian term used since:

JR Logan uses the term to refer to the population and the Indonesian archipelago in his writings in the year 1850 .

G. Windsor Earl, writing in the media belonging to JR Logan in 1850 refer to the population of the archipelago with Indonesia.

And characters who popularized the term Indonesia in the international world.

Indonesian term used also the name of a student organization in the Netherlands that was originally called Indische Vereninging into Indonesian Association.

Men's magazine names Indies became Indonesia Merdeka

Indonesian term increasingly popular since the Youth Pledge October 28th 1928 . Through the Youth Pledge Indonesian word used as a national identity that is recognized by all nations, organizations, movements in Indonesia and outside Indonesia.

Said Indonesia reaffirmed the Indonesian Independence Day August 17 1945 .

The role of nationalism in Indonesia

Development of nationalism which leads to attempts to conduct a national movement against colonial order as can not be separated from the role of various groups in society, such as the class of educated / intellectuals, professional groups, and press groups.

Educated class

Educated classes in Indonesian society when it was included in the elite group because it is still a bit of the native population to obtain education. Educational opportunity is a wonderful opportunity for the people of Indonesia. They receive education through schools established colonial were deemed to have good quality. With the western model of education they have, the educated class was seen as having a wide view so as not simply be known only but they are considered to have high sensitivity. Because besides obtaining classroom lessons they will form small groups to exchange ideas expressed their thoughts about the state of Indonesia through joint discussions. Though they come from different regions but they feel senasip sepenanggungan to jointly tackle their colonialism, capitalism, moral decline, cultural penetration, and the poverty of the people of Indonesia. Until eventually they form associations which later became the Organization of the National Movement.

They formed organizations of modern national vision. They tried to instill the importance of national unity, instilling a sense of nationalism, instilling a passion to prioritize everything for the sake of national interests of the private interests through the organization. Furthermore, through the organization of their national movement to resist occupation movement which in turn led Indonesia to independence.

So the educated group has a major role for Indonesia although its presence is very limited (minority) but educated group that is the pioneer of Indonesian national movement until we berjuangan against the invaders and gain independence.

Professional group

Professional group is those who have specific professions such as teachers and doctors. Membership of this group is limited to people throughout the profession. The professional classes more and develop his profession in urban areas. Professional class in the colonial period had a close relationship with the people, so that they can know the existence of the people of Indonesia at the time. Thus, this group can mobilize popular forces against the Dutch colonial government power.

Teacher's role

Teachers are at the forefront of the Indonesian struggle to achieve independence and fought promote the Indonesian nation from underdevelopment.

Teachers provide education and teaching to the next generation through education institutions that exist both the schools established by the colonial government and the schools established by the leaders of the Indonesian nation.

Through education, the teacher can instill a sense of nationality / high sense of nationalism. So that children can realize the natives and the pressure from the Dutch colonial government.

Teachers have to build and generate awareness of the Indonesian nation.

Teachers have educated and delivery figures were reliable fighters in the struggle for freedom of the Indonesian nation from the clutches of the invaders.

The indigenous people began to gather strength and struggle through modern organizations he founded. Organizations struggle founded by the educated people of Indonesia becomes a symbol of the struggle in determining measures to expel the Dutch colonial government and attempted to rescue the nation from all forms of foreign occupation.

For teachers place their struggles are educational institutions existing in that school teachers uplifting Indonesian struggle to achieve independence.

Examples of existing educational institutions, namely:

College Student Park was founded by Ki Hajar Dewantara

Institutions of University of Muhammadiyah was founded by KH Ahmad Dahlan

The teacher generated through the great figures of the Indonesian nation and major world figures. The teacher lies in the hands of reciprocation of a nation. So if there are no teachers then perhaps Indonesia could not be freed from colonial rule.

Role of Doctors

In colonial times the doctor has a very close relationship with people's lives.

The doctor can feel the misery and suffering of the people of Indonesia through her illness. She listened to complaints experienced by the people of Indonesia. Suffering and misery experienced by the people of Indonesia is the result of various pressures and repression carried out by the Dutch colonial government.

Ketergerakan their hearts realized through the struggle to form the umbrella organization that is social and cultural named Budi Utomo founded May 20, 1908 by Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Cipto Gunawan.

Group Releases

The press has begun to enter Indonesia in the 19th century, and the inclusion of the press in Indonesia provide considerable influence for the nation of Indonesia. The form of development of the press can be seen in the form of newspapers and magazines. Initially newspaper circulation is used only to strangers but due to the pursuit of customers from the indigenous communities there appears a newspaper in the Chinese modali but using the Malay language. The role of the media:

Through the newspapers are political education, because through the paper turned out to be loaded issues concerning political problems emerging so indirectly through the newspaper has provided political education to the people of Indonesia.

Through newspaper / magazine with social functions that broaden the knowledge base for the reader and can form opinions (opinions) public.

Social and political education can be channeled through the writings in newspapers and the media that foster critical thinking and view of the reader who can raise awareness together for the Indonesian nation.

Newspapers are printed communication media with the most potential to contain news, insight and polemics (exchange of ideas in a newspaper), even structurally ideas and thoughts can be communicated to the public.

Although at that time the space for the press is restricted and tightly controlled by the colonial government. But through the newspaper as a means to convey everything desired and programmed by the government so far as possible be informed to the outside community. Where notification favor the Dutch East Indies colonial government.

During the Indonesian national movement, the newspaper has a very important role even organization of Indonesian national movement has had a newspaper alone, like Darmo Kondo (Budi Utomo), Oetoesan Indies(SI), Het Tiidsriff and De Expres (Indische Partij) , Indonesia Merdeka (Indonesian Association), Soeloeh Indonesia Moeda (PNI), Mind (Partindo), Ra'jat Daulah (PNI).

The newspapers are owned by these organizations be one means to convey forms of struggle to the people, so that people can find out and provide support to these organizations.

Stages of development of Indonesian nationalism is as follows:

Period Early Development

In this period nationalist movement characterized by the struggle to improve the social and cultural situation. Organizations that emerged in this period is the Budi Utomo, SI and Muhammadiyah.

Period of Political Nationalism

This period, the nationalist movement in Indonesia began to move in the field of politics to achieve the independence of Indonesia. Organizations that emerged in this period is Indische Partij and Youth Movement.

Radical period

In this period, the nationalist movement in Indonesia aims to achieve independence both cooperative and non-cooperative (do not cooperate with the occupiers). Organizations engaged in non-cooperative, such as the Association of Indonesia, PKI, the PNI.

Surviving period

This period, the nationalist movement in Indonesia is more moderation and consideration. Colored with the Dutch government's attitude is very reactive so that organizations are more oriented movement to survive in order not disbanded the Dutch government. Organizations and movements that developed in this period is Parindra, GAPI, Gerindo.

From the growth of nationalism was finally able to raise the spirit of unity and aspirations of independence as a nation united Indonesia from various tribes in Indonesia. Nationalism is a sublime flavor of the Indonesian nation, a reflection of the commitment that never professed decades ago, starting from a sense of brotherhood, camaraderie.

Research : https://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme_Indonesia